Jakarta – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) dengan ini memberikan pernyataan resmi menyikapi perkembangan situasi nasional terkait kasus dugaan penyadapan ilegal (unlawful interception), akses tanpa izin,dan penghapusan bukti elektronik yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. MN KAHMI memandang persoalan ini sebagai ancaman serius yang luar biasa terhadap kedaulatan bangsa.
Selain itu, juga bisa mengancam stabilitas politik nasional serta sebuah pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara dan syariat agama.
Sikap resmi ini mendukung penuh pernyataan langsung dari pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sangat sensitif, berpotensi mengarah keperbuatan makar, insubordinasi, mutiny (pemberontakan) serta membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan negara.
Merespons urgensi perkara tersebut, Koordinator Presidium MN KAHMI RomoSyafii menyampaikan poin-poin pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Penuh Langkah Tegas Presiden Prabowo Subianto ,MN KAHMI mendukung penuh langkah cepat dan ketegasan PresidenPrabowo Subianto yang langsung mengambil keputusan strategis demimenjaga marwah kepemimpinan nasional dan stabilitas pertahanan-keamanan negara. Tindakan tegas ini penting guna memastikan institusi kepresidenan steril dari upaya sabotase informasiterlarang.
2. Mendorong Aparat Penegak Hukum Mengusut Tuntas KasusPenyadapan hingga ke Akar MN KAHMI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya tim penyidik Bareskrim, untuk melakukan pengusutan secara menyeluruh, transparan, dan objektif berbasis scientific crime Dipindai dengan CS CamScanner®investigation. Investigasi wajib menyasar seluruh oknum penghianatnegara di dalam seluruh detasemen yang terlibat tanpa pandang bulu,termasuk pimpinannya, serta mengungkap motif dan aktor intelektual dibalik akses informasi sensitif kepresidenan tersebut.
3. Meminta Jaminan Keamanan Informasi Strategis Negara Mengingat sensitivitas informasi yang disasar dapat berdampak burukpada keselamatan negara dan pimpinan nasional, MN KAHMI memintapembenahan sistem keamanan siber nasional di seluruh lini pemerintahan publik dan militer secara ketat agar kebocoran data strategis serupa tidakterulang kembali.
4. Menjaga Solidaritas Nasional dan Ketenangan PublikMN KAHMI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang,menjaga persatuan, dan mempercayakan penanganan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. MN KAHMI menegaskan pentingnyamenjaga jalannya pelayanan publik terbebas dari dampak dinamika hukumyang tengah berjalan.MN KAHMI berkomitmen mengawal penuh proses hukum ini demi tegaknya keadilan dan memastikan NKRI tetap tegak, aman, stabil, dan bersih dari tindakan makar yang merugikan kepentingan rakyat banyak.
Jakarta, 6 November 2026
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI).-
Dr. K.H. Romo H.R. Muhamma, S.H., M.Hum.
Koordinator Presedium.
Penulis : Chairul Rasyid
